Masih ingat Snouck Hurgronje ? Snouck (1857-1936) adalah ilmuwan berkebangsaan Belanda yang menawarkan diri untuk memberikan gambaran lengkap tentang Aceh. Pada 1889, Snouck tiba di Pulau Jawa dan sejak itu ia meneliti pranata Islam di masyarakat pribumi Hindia Belanda, khususnya Aceh. Dia mempelajari politik kolonial untuk memenangi pertempuran Belanda di Aceh. Sosok Snouck kontroversial. Bagi Belanda dan kaum orientalis, boleh jadi dia dianggap sebagai peneliti yang sukses. Namun, bagi rakyat Aceh, Snouck adalah sosok pengkhianat sejati yang telah memanipulasi mereka.
Kisah Snouck adalah penggalan dari perkembangan antropologi di masa lalu. Saat Eropa mulai membangun koloni di benua lain, termasuk Asia, mereka mendapat berbagai tantangan dari warga asli; pemberontakan sampai iklim yang kurang cocok.
Dalam menghadapi permasalahan itu, pemerintah kolonial berusaha mencari kelemahan suku-suku asli dan menaklukkannya. Mereka mencari bahan-bahan etnografi tentang suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan serta kebiasaan warga koloninya itu untuk kepentingan kolonisasi. Cerita tentang Snouck dapat dikatakan bagian dari tahapan itu.
Pascakemerdekaan, antropologi menjadi kajian para intelektual di negeri sendiri dengan didirikannya Jurusan Antropologi Universitas Indonesia, setengah abad lampau. Tepatnya, di akhir September 1957, kajian antropologi hadir sebagai jurusan di lingkungan Fakultas Sastra UI, diprakarsai Profesor Koentjaraningrat. Dia pula yang mendorong berdirinya jurusan antropologi di berbagai universitas negeri lainnya di Indonesia.
“Dalam perkembangannya, antropologi ternyata lebih dekat dengan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu humaniora sehingga (tahun 1983) antropologi di UI berpindah dari fakultas sastra ke fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP),” kata Jasmine Zaky Shahab, Ketua Departemen Antropologi, FISIP-UI.
Bedanya dengan masa kolonial, di era pascakemerdekaan antropologi lebih dimaksudkan menjadi semacam alat bagi kita untuk belajar melihat dan mengenal diri sendiri. Bukankah antropologi pada intinya adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik fisik maupun budayanya?
Oleh karena itu, kata antropolog Achmad Fedyani Saifuddin, ada bidang ilmu yang mempelajari tentang antropologi fisik atau jasmani dan ada antropologi sosial budaya. “Yang disebut terakhir berkembang dengan baik di Indonesia. Budaya juga dalam artian luas; mulai dari adat istiadat, tradisi, nilai, cara pandang hidup, cara pandang terhadap lingkungan, hingga cara memandang dunia,” ujarnya.
Bagi Fedyani, masalah mengenal diri sendiri bukan perkara mudah. Perlu upaya lebih berat dan keras bagi Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa lain, mengingat Indonesia berpenduduk sangat besar dan majemuk sehingga rentan disintegrasi.
Dan itu merupakan bagian dari pergulatan para antropolog. Terutama untuk menghadapi tantangan yang kian berat dengan adanya permasalahan seperti kemiskinan, korupsi, konflik kepentingan, kesenjangan sosial ekonomi, ketidakpastian pelaksanaan hukum, dan jurang generasi. Belum lagi fenomena global seperti liberalisasi ekonomi, memudarnya ideologi serta meningkatnya komunikasi lintas-batas negara serta budaya.
Pudar
Akan tetapi, memasuki usia 50 tahun, gaung dari kajian antropologi seakan memudar. Hanya sedikit terdengar nama besar di bidang ini, terutama sepeninggal pakar antropologi Koentjaraningrat. Di tengah berbagai tantangan dan isu pembangunan, misalnya, peran para ahli antropologi juga seakan tenggelam.
Bagi Jasmine, eksistensi ilmuwan antropologi di Indonesia tetap ada. Hanya saja, saat ini tidak terpusat pada satu tokoh seperti di era Koentjaraningrat. “Saat itu antropologi masih terbilang baru dengan sedikit orang yang menguasai ilmu itu. Sekarang sudah jauh lebih banyak dan terspesifikasi,” ujarnya.
Lain lagi pendapat James Danandjaja, pakar antropologi yang menekuni folklore. Ketidakmunculan lagi nama-nama besar, antara lain, dikarenakan para akademisi di bidang antropologi malas menulis sehingga tidak terukir dalam peta ingatan masyarakat pembaca. “Menulis merupakan monumen diri sendiri. Harus ada yang dihasilkan, baik tulisan, video, atau dokumentasi apa pun,” ujarnya.
Selain itu, menurut James, dahulu ahli antropologi lebih dilibatkan dalam program pembangunan. Koentjaraningrat, misalnya, masuk ke dalam struktur pemerintahan. Walaupun diakuinya, terpakainya kajian- kajian antropologi dalam program pembangunan masih dapat diperdebatkan. “Sekarang malah jauh berkurang. Padahal, departemen-departemen tertentu, seperti Departemen Sosial, dapat menggunakan manfaat dari antropologi,” ujarnya.
Bagi Iwan Tjitradjaja, Ketua Program Studi Pascasarjana Antropologi UI, “kekalahan” antropologi dari sektor lain antara lain karena eksekutif pembangunan cenderung memandang pembangunan sebatas pembangunan ekonomi. Padahal, secara retorika, sejak dua dekade lalu telah ditekankan pembangunan mementingkan sosial dan budaya. Praktiknya, secara teknis ekonomi tetap dikedepankan.
“Dalam perencanaan sebetulnya para ahli antropologi telah dilibatkan, misalnya dalam feasibility studies. Sayangnya, banyak hasil studi yang tidak dimanfaatkan. Terkadang, para antropolog telah dilibatkan, namun saran-saran itu rawan masuk laci meja jika tidak sesuai dengan kepentingan,” kata Iwan.
Dia mencontohkan pentingnya arti kajian antropologi dalam persoalan kehutanan, penebangan liar, dan okupasi lahan yang telah terjadi luar biasa. Mulai tahun 1980-an, laju kerusakan hutan sekitar dua juta hektar dan secara teknis deforestasi kurang berhasil. Muncul konflik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat hutan. Konflik lalu mulai meletupkan kekerasan.
Ketidakberhasilan itu bukan semata masalah teknis, melainkan soal sosial budaya. Untuk memahami mengapa terjadi kerusakan hutan, kata Iwan, perlu dipahami dalam konteks dan dimensi budaya.
“Dengan memahami kebudayaan, potensi, kebiasaan masyarakat, semua pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan. Terdapat apresiasi terhadap keberagaman. Warga desa umumnya tidak berpendidikan formal tinggi dan kerap dianggap bodoh oleh pengusaha atau pemerintah. Di sisi lain, warga desa tidak mengerti gaya dan penampilan hidup yang ditampilkan oleh aparat dan pengusaha yang terdidik dan orang perkotaan. Orang luar, bagi warga hutan, kerap dianggap sebagai penyebab terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya alam. Apalagi gaya materialistis yang ditampilkan orang luar. Pengaruh itu menular dan menguat menjadi kecemburuan. Ini menimbulkan potensi konflik sosial,” ujarnya.
Di negara seperti Indonesia, persoalan yang muncul dari keberagaman suku bangsa, kelas ekonomi, dan kelas sosial menjadi rawan. Apalagi diwarnai ketimpangan penguasaan aset ekonomi. Antropologi yang mencermati kejadian di lapangan dan mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan yang berawal dari bawah dan tidak elitis.
Manusia dikesampingkan
Senyapnya gaung antropologi dalam pembangunan, menurut Achmad Fedyani, tak lepas dari kenyataan betapa selama ini pembangunan kerap mengesampingkan manusia dan budayanya. Seharusnya manusia ditempatkan sebagai subyek, mengingat arah pembangunan yang baik ialah untuk kesejahteraan rakyatnya: manusia!
“Antropologi memang mempelajari suatu komunitas secara mendalam dan dari dekat. Akan tetapi, ia mempunyai kemampuan reflektif. Ibarat cahaya lampu yang ditutupi kertas berlubang- lubang, sebagian cahaya akan menembus lubang dan terpantul di sana-sini. Begitu juga dengan antropologi, suatu kasus yang dipelajari di suatu tempat dapat terjadi di tempat lain dan menjadi pembelajaran. Walaupun, tentu saja, solusinya tetap harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan tidak seragam,” ujarnya.
Lebih miris lagi, kebudayaan kerap kali didangkalkan menjadi sekadar adat istiadat dan kesenian. Padahal, budaya secara lebih luas ialah cara berpikir, pengetahuan, pandangan hidup, dan nilai-nilai.
Jika para pengguna penelitian antropologi menggunakannya dengan tepat, antropologi akan sangat besar memberikan pengaruh. Saat ini Fedyani, misalnya, dilibatkan dalam Lembaga Demografi UI yang mempunyai ide untuk memasukkan aspek sosial budaya ke dalam dunia kesehatan. Bentuknya, berupa program non-gelar sosial budaya untuk seluruh fakultas kedokteran di Indonesia. Antropologi dijadikan satu mata kuliah.
“Jangan salah, dokter juga harus mempunyai kompetensi sosial budaya. Begitu mereka bertugas di lapangan akan muncul beragam tantangan. Pemahaman sosial budaya akan sangat baik untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Dokter berhadapan dengan manusia dengan segala latar belakang budayanya. Kasarnya, kalau mereka menyuntik, itu bukan sekadar menyuntik benda fisik dan yang disuntik lalu sembuh,” katanya.
Di usia yang setengah abad, semoga saja kajian antropologi di Indonesia semakin dihargai. Tentu saja agar hidup kita bersama sebagai bangsa tidak diwarnai kesalahkaprahan….
sumber : http://catatanantropologi.blogspot.com
Kisah Snouck adalah penggalan dari perkembangan antropologi di masa lalu. Saat Eropa mulai membangun koloni di benua lain, termasuk Asia, mereka mendapat berbagai tantangan dari warga asli; pemberontakan sampai iklim yang kurang cocok.
Dalam menghadapi permasalahan itu, pemerintah kolonial berusaha mencari kelemahan suku-suku asli dan menaklukkannya. Mereka mencari bahan-bahan etnografi tentang suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan serta kebiasaan warga koloninya itu untuk kepentingan kolonisasi. Cerita tentang Snouck dapat dikatakan bagian dari tahapan itu.
Pascakemerdekaan, antropologi menjadi kajian para intelektual di negeri sendiri dengan didirikannya Jurusan Antropologi Universitas Indonesia, setengah abad lampau. Tepatnya, di akhir September 1957, kajian antropologi hadir sebagai jurusan di lingkungan Fakultas Sastra UI, diprakarsai Profesor Koentjaraningrat. Dia pula yang mendorong berdirinya jurusan antropologi di berbagai universitas negeri lainnya di Indonesia.
“Dalam perkembangannya, antropologi ternyata lebih dekat dengan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu humaniora sehingga (tahun 1983) antropologi di UI berpindah dari fakultas sastra ke fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP),” kata Jasmine Zaky Shahab, Ketua Departemen Antropologi, FISIP-UI.
Bedanya dengan masa kolonial, di era pascakemerdekaan antropologi lebih dimaksudkan menjadi semacam alat bagi kita untuk belajar melihat dan mengenal diri sendiri. Bukankah antropologi pada intinya adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik fisik maupun budayanya?
Oleh karena itu, kata antropolog Achmad Fedyani Saifuddin, ada bidang ilmu yang mempelajari tentang antropologi fisik atau jasmani dan ada antropologi sosial budaya. “Yang disebut terakhir berkembang dengan baik di Indonesia. Budaya juga dalam artian luas; mulai dari adat istiadat, tradisi, nilai, cara pandang hidup, cara pandang terhadap lingkungan, hingga cara memandang dunia,” ujarnya.
Bagi Fedyani, masalah mengenal diri sendiri bukan perkara mudah. Perlu upaya lebih berat dan keras bagi Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa lain, mengingat Indonesia berpenduduk sangat besar dan majemuk sehingga rentan disintegrasi.
Dan itu merupakan bagian dari pergulatan para antropolog. Terutama untuk menghadapi tantangan yang kian berat dengan adanya permasalahan seperti kemiskinan, korupsi, konflik kepentingan, kesenjangan sosial ekonomi, ketidakpastian pelaksanaan hukum, dan jurang generasi. Belum lagi fenomena global seperti liberalisasi ekonomi, memudarnya ideologi serta meningkatnya komunikasi lintas-batas negara serta budaya.
Pudar
Akan tetapi, memasuki usia 50 tahun, gaung dari kajian antropologi seakan memudar. Hanya sedikit terdengar nama besar di bidang ini, terutama sepeninggal pakar antropologi Koentjaraningrat. Di tengah berbagai tantangan dan isu pembangunan, misalnya, peran para ahli antropologi juga seakan tenggelam.
Bagi Jasmine, eksistensi ilmuwan antropologi di Indonesia tetap ada. Hanya saja, saat ini tidak terpusat pada satu tokoh seperti di era Koentjaraningrat. “Saat itu antropologi masih terbilang baru dengan sedikit orang yang menguasai ilmu itu. Sekarang sudah jauh lebih banyak dan terspesifikasi,” ujarnya.
Lain lagi pendapat James Danandjaja, pakar antropologi yang menekuni folklore. Ketidakmunculan lagi nama-nama besar, antara lain, dikarenakan para akademisi di bidang antropologi malas menulis sehingga tidak terukir dalam peta ingatan masyarakat pembaca. “Menulis merupakan monumen diri sendiri. Harus ada yang dihasilkan, baik tulisan, video, atau dokumentasi apa pun,” ujarnya.
Selain itu, menurut James, dahulu ahli antropologi lebih dilibatkan dalam program pembangunan. Koentjaraningrat, misalnya, masuk ke dalam struktur pemerintahan. Walaupun diakuinya, terpakainya kajian- kajian antropologi dalam program pembangunan masih dapat diperdebatkan. “Sekarang malah jauh berkurang. Padahal, departemen-departemen tertentu, seperti Departemen Sosial, dapat menggunakan manfaat dari antropologi,” ujarnya.
Bagi Iwan Tjitradjaja, Ketua Program Studi Pascasarjana Antropologi UI, “kekalahan” antropologi dari sektor lain antara lain karena eksekutif pembangunan cenderung memandang pembangunan sebatas pembangunan ekonomi. Padahal, secara retorika, sejak dua dekade lalu telah ditekankan pembangunan mementingkan sosial dan budaya. Praktiknya, secara teknis ekonomi tetap dikedepankan.
“Dalam perencanaan sebetulnya para ahli antropologi telah dilibatkan, misalnya dalam feasibility studies. Sayangnya, banyak hasil studi yang tidak dimanfaatkan. Terkadang, para antropolog telah dilibatkan, namun saran-saran itu rawan masuk laci meja jika tidak sesuai dengan kepentingan,” kata Iwan.
Dia mencontohkan pentingnya arti kajian antropologi dalam persoalan kehutanan, penebangan liar, dan okupasi lahan yang telah terjadi luar biasa. Mulai tahun 1980-an, laju kerusakan hutan sekitar dua juta hektar dan secara teknis deforestasi kurang berhasil. Muncul konflik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat hutan. Konflik lalu mulai meletupkan kekerasan.
Ketidakberhasilan itu bukan semata masalah teknis, melainkan soal sosial budaya. Untuk memahami mengapa terjadi kerusakan hutan, kata Iwan, perlu dipahami dalam konteks dan dimensi budaya.
“Dengan memahami kebudayaan, potensi, kebiasaan masyarakat, semua pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan. Terdapat apresiasi terhadap keberagaman. Warga desa umumnya tidak berpendidikan formal tinggi dan kerap dianggap bodoh oleh pengusaha atau pemerintah. Di sisi lain, warga desa tidak mengerti gaya dan penampilan hidup yang ditampilkan oleh aparat dan pengusaha yang terdidik dan orang perkotaan. Orang luar, bagi warga hutan, kerap dianggap sebagai penyebab terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya alam. Apalagi gaya materialistis yang ditampilkan orang luar. Pengaruh itu menular dan menguat menjadi kecemburuan. Ini menimbulkan potensi konflik sosial,” ujarnya.
Di negara seperti Indonesia, persoalan yang muncul dari keberagaman suku bangsa, kelas ekonomi, dan kelas sosial menjadi rawan. Apalagi diwarnai ketimpangan penguasaan aset ekonomi. Antropologi yang mencermati kejadian di lapangan dan mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan yang berawal dari bawah dan tidak elitis.
Manusia dikesampingkan
Senyapnya gaung antropologi dalam pembangunan, menurut Achmad Fedyani, tak lepas dari kenyataan betapa selama ini pembangunan kerap mengesampingkan manusia dan budayanya. Seharusnya manusia ditempatkan sebagai subyek, mengingat arah pembangunan yang baik ialah untuk kesejahteraan rakyatnya: manusia!
“Antropologi memang mempelajari suatu komunitas secara mendalam dan dari dekat. Akan tetapi, ia mempunyai kemampuan reflektif. Ibarat cahaya lampu yang ditutupi kertas berlubang- lubang, sebagian cahaya akan menembus lubang dan terpantul di sana-sini. Begitu juga dengan antropologi, suatu kasus yang dipelajari di suatu tempat dapat terjadi di tempat lain dan menjadi pembelajaran. Walaupun, tentu saja, solusinya tetap harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan tidak seragam,” ujarnya.
Lebih miris lagi, kebudayaan kerap kali didangkalkan menjadi sekadar adat istiadat dan kesenian. Padahal, budaya secara lebih luas ialah cara berpikir, pengetahuan, pandangan hidup, dan nilai-nilai.
Jika para pengguna penelitian antropologi menggunakannya dengan tepat, antropologi akan sangat besar memberikan pengaruh. Saat ini Fedyani, misalnya, dilibatkan dalam Lembaga Demografi UI yang mempunyai ide untuk memasukkan aspek sosial budaya ke dalam dunia kesehatan. Bentuknya, berupa program non-gelar sosial budaya untuk seluruh fakultas kedokteran di Indonesia. Antropologi dijadikan satu mata kuliah.
“Jangan salah, dokter juga harus mempunyai kompetensi sosial budaya. Begitu mereka bertugas di lapangan akan muncul beragam tantangan. Pemahaman sosial budaya akan sangat baik untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Dokter berhadapan dengan manusia dengan segala latar belakang budayanya. Kasarnya, kalau mereka menyuntik, itu bukan sekadar menyuntik benda fisik dan yang disuntik lalu sembuh,” katanya.
Di usia yang setengah abad, semoga saja kajian antropologi di Indonesia semakin dihargai. Tentu saja agar hidup kita bersama sebagai bangsa tidak diwarnai kesalahkaprahan….
sumber : http://catatanantropologi.blogspot.com
0 Comments to "Setengah Abad Antropologi Indonesia"