Tentu tak pantas apabila keragaman atraksi wisata Indonesia disejajarkan dengan negara seperti Malaysia, Singapura, maupun Thailand. Indonesia jelas terlampau beragam, terlampau kaya budaya, terlampau indah alamnya. Namun, karena terlampau itulah, Indonesia nampaknya terlena pada adagium sebagai bangsa yang terlalu kaya.
Kondisi Riil Pariwisata Indonesia
Catatan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yang mencanangkan Visit Indonesia Year 2008 dan mengumumkan keberhasilannya menyumbang US$ 7,5 miliar dari 6,43 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Ada dua aspek yang dinilai, bandingkan pemasukan oleh negara sekecil Malaysia atau Vietnam, maka seharusnya kita kaget bukan kepalang.
Pemasukan Indonesia tidak ada apa-apanya. Dari catatan, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara tetangga semisal Malaysia di tahun 2007 lalu saja sudah mencapai 20,9 juta kunjungan. Faktor lambannya pertumbuhan pariwisata Indonesia yang sebenarnya perlu diutarakan ke publik, bukan karena ada tulisan “miliar dollar US-nya”, terus lantas kita cepat berbangga.
Pernah diberitakan, jika saat ini pariwisata Bali tengah memasuki masa-masa awal kritis, ditengarai bahwa perkembangan industri pariwisata Bali yang cenderung mengabaikan budaya dan merusak ekologi saat ini mengusik tradisi masyarakat yang hidup (Kompas, 31/03/09). Celakanya, generator penggerak pariwisata Bali adalah wisata budayanya yang sarat adat tradisi.
Memang harus diakui bahwa salah satu pencapaian tertinggi dari perkembangan pariwisata diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi secara positif.
Secara harafiah diterjemahkan bahwa secara kuantitas harus meningkat, baik naiknya grafik jumlah wisatawan yang datang, jumlah hotel atau akomodasi industri wisata hingga usaha jasa. Tentu tak salah karena pariwisata yang berkembang baik akan merangsang sektor lain untuk tumbuh. Namun yang patut disesalkan apabila kuantitas angka mengabaikan pemeliharaan kualitas atraksi inti.
Di sisi lain, meningkatnya angka kunjungan jelas-jelas memiliki implikasi negatif. Ambil contoh pertumbuhan wisata bawah laut di Bunaken, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan yang tertarik dengan keindahan lautnya, meningkat pula pertumbuhan sektor lainnya yang berarti pula meningkatnya arus lalu lintas manusia dan barang di kawasan tersebut.
Akibatnya cukup fatal, kawasan terumbu karang di kawasan perairan tersebut perlahan rusak. Sekali lagi dapat dilihat bahwa pertumbuhan secara kuantitas, apabila tidak dibarengi peningkatan kualitas atraksi inti akan sangat berdampak negatif. Walaupun kualitas layanan, kualitas pendukung wisata meningkat, namun apabila pemeliharaan terhadap produk utama diabaikan, contoh di atas sangat mungkin terjadi pula di kawasan-kawasan wisata yang tersebar merata di seluruh Indonesia.
Persoalannya memang tidak sesederhana itu. Unsur pengawasan oleh pihak pemerintah, swasta dan unsure masyarakat seharusnya terjalin dengan baik. Memegang teguh arahan masterplan pariwisata juga menjadi sangat penting. Bahkan menghargai anugerah potensi wisata asli dengan tidak mensubtitusi ke model wisata bentuk lain merupakan hal mutlak. Suatu daerah seperti Kalimantan yang kaya akan pesona orangutannya, tentu tidak masuk akal jikalau segala hal yang menjadi keunikan wilayah bahkan negara lain dipaksa masuk ke daerah tersebut.
Ekologi dan Budaya Sebagai Panglima
Pariwisata Indonesia akan terus mengalami kemerosotan karena dua faktor utama. Pertama, ekologi tidak terjaga dengan baik. Kasus ambruknya lokasi wisata Situ Gintung yang notabene adalah lokasi wisata alam mengindikasikan hal tersebut. Kedua, kebudayaan daerah yang tidak terpelihara dengan baik. Masyarakat tentu saja akan bertanya-tanya apa saja yang sedang dilakukan pemerintah terhadap warisan nilai budaya daerah yang kini makin tergerus oleh nilai-nilai pragmatis dekonstruksi asing, contoh paling konkrit adalah penambahan fungsi baru yang tidak sesuai peruntukan di kawasan situs purbakala Majapahit.
Sinyal-sinyal bahwa kualitas pariwisata diabaikan nampak jelas dari pengabaian atraksi wisata atau objek wisata. Tidak dipedulikannya oleh pihak dinas pariwisata daerah terkait terhadap perubahan status di sekitar situ-situ di daerah Tangerang seperti Situ Antap (Kompas, 20/04/09), Situ Cipondoh dan yang kasus cukup berat bencana di obyek wisata Situ Gintung, mengindikasikan gejala parah pengabaian tersebut. Tidak hanya itu, tentu contoh lain juga banyak, kawasan dan peninggalan heritage seperti Braga di Bandung, pasar Johar di Semarang, penambahan fungsi di area konservasi situs Majapahit, yang kesemuanya nyaris berlangsung di kawasan kitaran kota besar, yang seharusnya dapat menjadi model percontohan yang baik.
Menegakkan kembali kedaulatan ekologi tropis, dan mengangkat kembali status kebudayaan daerah sebagai soko guru bagi kebudayaan postmodern adalah tanggung jawab utama. Depbudpar, masyarakat cinta budaya serta ahli-ahli pariwisata memiliki peranan yang signifikan dan saling kait mengkait bagi kemajuan pariwisata di daerah-daerah destinasi. Jadi kebanggaan kita pada laporan akhir tahunan bukan lagi karena kunjungan meningkat sekian persen, namun kebanggaan karena keberhasilan menjaga alam dan budaya asli Indonesia.
Isu bukan kambing hitam
Memori dunia pada Indonesia sebagai negara rawan bencana tentu saja memiliki dampak negatif. Seberapa besar dampaknya masih menjadi perdebatan. Permasalahan seperti tsunami, banjir, tanah longsor, epidemi flu burung, gelombang pasang, kecelakaan transportasi hingga terorisme, tidak seharusnya dituding sebagai penyebab utama tidak berkembangnya pariwisata di Indonesia. Apabila kita cerdas, mengelola memori dan stigma negatif sebagai disaster prone country akan membimbing kita pada solusi-solusi visioner. Contohnya peristiwa meletusnya Merapi yang daya tarik wisatanya adalah kengerian akan kecamuk alam, tanggap darurat pengembangan pariwisata diarahkan langsung masuk dalam kategori pariwisata minat khusus. Antusiasme wisatawan pun langsung meningkat.
Kebijakan dan dampaknya
Salah satu keluaran kebijakan yang saat ini ditengarai cukup mengganggu adalah dinaikkannya pajak bandara (airport tax). Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, naik 33% untuk penerbangan domestik dan naik 50% untuk penerbangan internasional. Setali tiga uang, bahkan bandara di Bandung naik hingga 67%. Kenaikan pajak tersebut berbanding terbalik dengan negara pesaing seperti Malaysia yang justru menurunkan pajak bandara di terminal LCC-nya hingga dua kali. Bahkan penutupan jalur penerbangan Denpasar-Darwin oleh maskapai penerbangan terbesar Indonesia yang seolah-olah dianggap biasa, memunculkan indikasi bahwa pemerintah mendukung kebijakan yang tidak hanya tidak popular, namun lebih bersifat kontraproduktif.
Apabila ketidakjelasan ini berlangsung terus menerus, kualitas atraksi tidak terjaga dengan baik, ekologi dan budaya daerah serta nasional terberangus dan sementara itu upaya meningkatkan kunjungan selalu terkendala kebijakan yang belum pro pariwisata, maka dapat ditebak betapa suramnya masa depan pariwisata Indonesia.
Mau dibawa kemanakah pariwisata Indonesia oleh bangsa yang besar ini?
Sumber : http://community.gunadarma.ac.id
Kondisi Riil Pariwisata Indonesia
Catatan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yang mencanangkan Visit Indonesia Year 2008 dan mengumumkan keberhasilannya menyumbang US$ 7,5 miliar dari 6,43 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Ada dua aspek yang dinilai, bandingkan pemasukan oleh negara sekecil Malaysia atau Vietnam, maka seharusnya kita kaget bukan kepalang.
Pemasukan Indonesia tidak ada apa-apanya. Dari catatan, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara tetangga semisal Malaysia di tahun 2007 lalu saja sudah mencapai 20,9 juta kunjungan. Faktor lambannya pertumbuhan pariwisata Indonesia yang sebenarnya perlu diutarakan ke publik, bukan karena ada tulisan “miliar dollar US-nya”, terus lantas kita cepat berbangga.
Pernah diberitakan, jika saat ini pariwisata Bali tengah memasuki masa-masa awal kritis, ditengarai bahwa perkembangan industri pariwisata Bali yang cenderung mengabaikan budaya dan merusak ekologi saat ini mengusik tradisi masyarakat yang hidup (Kompas, 31/03/09). Celakanya, generator penggerak pariwisata Bali adalah wisata budayanya yang sarat adat tradisi.
Memang harus diakui bahwa salah satu pencapaian tertinggi dari perkembangan pariwisata diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi secara positif.
Secara harafiah diterjemahkan bahwa secara kuantitas harus meningkat, baik naiknya grafik jumlah wisatawan yang datang, jumlah hotel atau akomodasi industri wisata hingga usaha jasa. Tentu tak salah karena pariwisata yang berkembang baik akan merangsang sektor lain untuk tumbuh. Namun yang patut disesalkan apabila kuantitas angka mengabaikan pemeliharaan kualitas atraksi inti.
Di sisi lain, meningkatnya angka kunjungan jelas-jelas memiliki implikasi negatif. Ambil contoh pertumbuhan wisata bawah laut di Bunaken, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan yang tertarik dengan keindahan lautnya, meningkat pula pertumbuhan sektor lainnya yang berarti pula meningkatnya arus lalu lintas manusia dan barang di kawasan tersebut.
Akibatnya cukup fatal, kawasan terumbu karang di kawasan perairan tersebut perlahan rusak. Sekali lagi dapat dilihat bahwa pertumbuhan secara kuantitas, apabila tidak dibarengi peningkatan kualitas atraksi inti akan sangat berdampak negatif. Walaupun kualitas layanan, kualitas pendukung wisata meningkat, namun apabila pemeliharaan terhadap produk utama diabaikan, contoh di atas sangat mungkin terjadi pula di kawasan-kawasan wisata yang tersebar merata di seluruh Indonesia.
Persoalannya memang tidak sesederhana itu. Unsur pengawasan oleh pihak pemerintah, swasta dan unsure masyarakat seharusnya terjalin dengan baik. Memegang teguh arahan masterplan pariwisata juga menjadi sangat penting. Bahkan menghargai anugerah potensi wisata asli dengan tidak mensubtitusi ke model wisata bentuk lain merupakan hal mutlak. Suatu daerah seperti Kalimantan yang kaya akan pesona orangutannya, tentu tidak masuk akal jikalau segala hal yang menjadi keunikan wilayah bahkan negara lain dipaksa masuk ke daerah tersebut.
Ekologi dan Budaya Sebagai Panglima
Pariwisata Indonesia akan terus mengalami kemerosotan karena dua faktor utama. Pertama, ekologi tidak terjaga dengan baik. Kasus ambruknya lokasi wisata Situ Gintung yang notabene adalah lokasi wisata alam mengindikasikan hal tersebut. Kedua, kebudayaan daerah yang tidak terpelihara dengan baik. Masyarakat tentu saja akan bertanya-tanya apa saja yang sedang dilakukan pemerintah terhadap warisan nilai budaya daerah yang kini makin tergerus oleh nilai-nilai pragmatis dekonstruksi asing, contoh paling konkrit adalah penambahan fungsi baru yang tidak sesuai peruntukan di kawasan situs purbakala Majapahit.
Sinyal-sinyal bahwa kualitas pariwisata diabaikan nampak jelas dari pengabaian atraksi wisata atau objek wisata. Tidak dipedulikannya oleh pihak dinas pariwisata daerah terkait terhadap perubahan status di sekitar situ-situ di daerah Tangerang seperti Situ Antap (Kompas, 20/04/09), Situ Cipondoh dan yang kasus cukup berat bencana di obyek wisata Situ Gintung, mengindikasikan gejala parah pengabaian tersebut. Tidak hanya itu, tentu contoh lain juga banyak, kawasan dan peninggalan heritage seperti Braga di Bandung, pasar Johar di Semarang, penambahan fungsi di area konservasi situs Majapahit, yang kesemuanya nyaris berlangsung di kawasan kitaran kota besar, yang seharusnya dapat menjadi model percontohan yang baik.
Menegakkan kembali kedaulatan ekologi tropis, dan mengangkat kembali status kebudayaan daerah sebagai soko guru bagi kebudayaan postmodern adalah tanggung jawab utama. Depbudpar, masyarakat cinta budaya serta ahli-ahli pariwisata memiliki peranan yang signifikan dan saling kait mengkait bagi kemajuan pariwisata di daerah-daerah destinasi. Jadi kebanggaan kita pada laporan akhir tahunan bukan lagi karena kunjungan meningkat sekian persen, namun kebanggaan karena keberhasilan menjaga alam dan budaya asli Indonesia.
Isu bukan kambing hitam
Memori dunia pada Indonesia sebagai negara rawan bencana tentu saja memiliki dampak negatif. Seberapa besar dampaknya masih menjadi perdebatan. Permasalahan seperti tsunami, banjir, tanah longsor, epidemi flu burung, gelombang pasang, kecelakaan transportasi hingga terorisme, tidak seharusnya dituding sebagai penyebab utama tidak berkembangnya pariwisata di Indonesia. Apabila kita cerdas, mengelola memori dan stigma negatif sebagai disaster prone country akan membimbing kita pada solusi-solusi visioner. Contohnya peristiwa meletusnya Merapi yang daya tarik wisatanya adalah kengerian akan kecamuk alam, tanggap darurat pengembangan pariwisata diarahkan langsung masuk dalam kategori pariwisata minat khusus. Antusiasme wisatawan pun langsung meningkat.
Kebijakan dan dampaknya
Salah satu keluaran kebijakan yang saat ini ditengarai cukup mengganggu adalah dinaikkannya pajak bandara (airport tax). Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, naik 33% untuk penerbangan domestik dan naik 50% untuk penerbangan internasional. Setali tiga uang, bahkan bandara di Bandung naik hingga 67%. Kenaikan pajak tersebut berbanding terbalik dengan negara pesaing seperti Malaysia yang justru menurunkan pajak bandara di terminal LCC-nya hingga dua kali. Bahkan penutupan jalur penerbangan Denpasar-Darwin oleh maskapai penerbangan terbesar Indonesia yang seolah-olah dianggap biasa, memunculkan indikasi bahwa pemerintah mendukung kebijakan yang tidak hanya tidak popular, namun lebih bersifat kontraproduktif.
Apabila ketidakjelasan ini berlangsung terus menerus, kualitas atraksi tidak terjaga dengan baik, ekologi dan budaya daerah serta nasional terberangus dan sementara itu upaya meningkatkan kunjungan selalu terkendala kebijakan yang belum pro pariwisata, maka dapat ditebak betapa suramnya masa depan pariwisata Indonesia.
Mau dibawa kemanakah pariwisata Indonesia oleh bangsa yang besar ini?
Sumber : http://community.gunadarma.ac.id
0 Comments to "MASA DEPAN PARIWISATA INDONESIA"