Gajah Mada, pahlawan pemersatu Nusantara, hidup pada zaman keemasan Majapahit di abad ke-14, tercatat pada prasasti dan naskah-naskah sastra para pujangga besar bangsa ini.
Sumpah Amukti Palapa yang sangat sakral, yang diucapkannya di paseban agung Majapahit pada tahun 1334 telah merubah sejarah bangsa besar ini menjadi bangsa yang mempunyai kekayaan budaya, peradaban dan semangat kesatuan yang sangat inheren.
Sejalan dengan filosofi dasar konsepsi persatuan bangsa, BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa, yang termaktub dalam kitab Sutasoma karya Rakawi Tantular, Gajah Mada terbukti mampu mempersatukan perbedaan dalam bentuk apapun di seluruh persada Nusantara yang sangat heterogen ini.
Semangat Bhayangkara yang melekat dalam dirinya telah membentuk Gajah Mada menjadi seorang tokoh sejarah yang tak lekang dimakan waktu.
Dalam abad ke empat belas, Majapahit merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara menggantikan kedudukan Mataram dan Sriwijaya. Dua negara yang berbeda cirinya. Yang pertama sebagai negara pertanian, sedang yang kedua negara maritim. Kedua ciri itu dimiliki oleh Majapahit.
Pada abad itu, timbulnya Majapahit di geopolitik Asia Tenggara yang sanggup mempersatukan seluruh perairan Nusantara Raya merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi.
Majapahit menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara yang ditakuti dan disegani negara-negara tetangganya di daratan Asia .
Kekuasaan Majapahit yang sangat luas saat itu terbagi dalam beberapa wilayah kekuasaan. Di Jawa ada sebelas Negara bawahan masing-masing diperintah oleh Raja/Ratu/Prabhu, dan lima propinsi yang disebut Amancanagara masing-masing diperintah oleh Juru Pengalasan atau Adipati.
Kesebelas Negara bawahan di tanah Jawa itu adalah: 1. Daha; 2. Wengker; 3. Matahun; 4. Lasem; 5. Pajang; 6.Paguhan; 7. Kahuripan; 8. Singasari; 9. Mataram; 10. Wirabhumi; 11. Pawanuhan. Semua pemegang kuasa di Negara bawahan adalah keluarga Raja Majapahit sesuai dengan Nagarakretagama pupuh VI/4 dan XII/6..
Kelima propinsi yang disebut Amancanagara disebut menurut mata angin yaitu utara, timur, selatan, barat dan pusat/tengah, masing-masing diperintah oleh seorang Mantri Amancanagara atau Juru Pengalasan atau Adipati yang bergelar Rakryan, seperti juga tertulis pada piagam Bendasari.
Pola pemerintahan seluruh Negara bawahan dan Amancanagara mengikuti pola pemerintahan pusat. Raja, Juru Pengalasan atau Adipati adalah pembesar yang memegang kuasa dan tanggungjawab Negara, namun pemerintahannya diserahkan kepada Patih.
Dalam Nagarakretagama pupuh X, para pembesar Negara dan para patih Negara bawahan atau Amancanagara apabila datang ke Majapahit, mengunjungi Kepatihan Amangkubumi untuk urusan pemerintahan. Apa yang dilaksanakan di pusat, dilaksanakan di daerah.
Dari patih perintah diteruskan ke Wadana, semacam pembesar distrik kemudian turun ke Akuwu sampai ke Buyut, kepala desa sebagai pimpinan wilayah paling rendah dalam struktur organisasi ketatanegaraan Majapahit.
Yang menarik, sebagai pusat pemerintahan, Majapahit menerapkan konsep otonomi yang sangat luas kepada semua Negara bawahan di sebrang lautan. Para Raja, Juru Pengalasan atau Adipati berdaulat penuh di negaranya masing-masing. Majapahit dalam hal ini tidak ikut campur dengan urusan daerah.
Kewajiban utama daerah bawahan adalah menyerahkan upeti tahunan dan menghadap Raja Majapahit pada waktu-waktu tertentu sebagai bukti kesetiaan pada Majapahit. Mengikuti rapat besar pada waktu-waktu tertentu.
Sedikitnya ada enam macam rapat yang pernah dilakukan. Antara lain: 1. Rapat Perayaan Palguna, 2. Sidang Tentara, 3.Rapat Perayaan Bubat, 4. Rapat Perayaan Caitra, 5. Rapat Paseban dan 6. Rapat Nusantara.
Dalam Nagarakretagama pupuh XVI/5 ditegaskan bahwa Majapahit melindungi seluruh Negara bawahan dan Amancanagara dengan memelihara Angkatan Laut (Jaladi Bala) yang sangat besar dan tangguh pada abad itu dan sangat ditakuti oleh Negara tetangga di Asia Tenggara.
Bahkan Cina sebagai Negara adikuasa di selatan Asia saat itu sangat menaruh perhatian terhadap pertumbuhan kekuasaan Majapahit yang begitu pesat. Sehingga pada tahun1416 melakukan show of force dengan mengirimkan 22 jung besarnya yang mengangkut tidak kurang dari dua puluh tujuh ribu prajurit Cina ke Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho..
Begitu luasnya wilayah kekuasaan Majapahit mengisyaratkan betapa kompleksnya persoalan yang setiap saat muncul di seluruh wilayah yang lebih luas lagi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
Sebagai perbandingan, luas geografis Indonesia saat ini yang membentang mulai dari 95?BB sampai dengan 141?BT dan diantara 60?LU dan 110?LS meliputi 7,9 juta km² wilayah perairan laut termasukZona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelilingi 81.000 km panjang pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada, dengan memiliki 17.508 pulau terbanyak nomor satu di dunia.
Terbukti, Majapahit yang lebih luas lagi dari Indonesia saat ini mampu bertahan sebagai Negara besar, agung, ditakuti dan disegani selama seratus tujuh puluh tahun.
Kestabilan keamanan dan politiksecara implisit mangandung muatan pemikiran yang mengacu pada pengakuan atas berhasilnya konsepsi Keamanan dan Pertahanan baik di dalam maupun luar negeri yang diterapkan oleh Majapahit (baca: Gajah Mada, sebagai konseptor hampirseluruh kebijakan di segala sektor) secara utuh dan terorganisir.
Konsep strategis sistem dan struktur organisasi keamanan dan pertahanan Majapahit terbukti mampu membawa Negara Agung ini menjadi Negara aman dan berdaulat yang memberikan peluang begitu luas terhadap pertumbuhan di segala sektor: ekonomi, politik, sosial, budaya dan keagamaan.
Memberikan garis struktur dan komando yang jelas terhadap job-description antara Angkatan Darat (Samatya Bala), Badan Intelijen (Sandi Bala), Angkatan Laut (Jaladi Bala) dan Bhayangkara (sebagai kesatuan bersenjata pengawal raja dan kerabatnya) pada saat itu ternyata telahmembuktikan adanya regulasi yang sangat brilian, intelektual dan responsif terhadap perkembangan kemajuan peradaban yang sustainable dan futuristik.
Sebagai contoh, dengan ditetapkannya Selat Malaka sebagai Bandar Internasional saat itu sebagai pintu gerbang transaksi perdagangan antara masyarakat Nusantara Raya dengan masyarakat luar seperti Cina, India, Timur Tengah, Campa, Kamboja dan lainnya.
Perairan Selat Malaka, yang begitu ramai dikunjungi para pedagang ke dalam dan ke luar perairan Nusantara Raya terbukti sangat aman dijaga oleh Jaladi Bala yang sangat ditakuti saat itu karena memiliki armada dan prajurit yang sangat tangguh di lautan.
Juga Samatya Bala sebagai kekuatan militer di daratan yang memiliki puluhan ribu prajurit tangguh dalam mengatur strategi tempur di daratan, dan Bhayangkara yang berfungsi sebagai Angkatan `Bersenjata’ yang memiliki garis tugas dan tanggungjawab sebagai pengawal masyarakat sipil di seluruh pelosok Nusantara.
Bersama-sama seluruh komponen Angkatan Bersenjata baik di darat dan lautan, para Dharmadhyaksa dan Upapati, Bhayangkara tegar berdiri dan berwibawa sebagai kekuatan yang selalu dekat di istana maupun di seluruh jiwa masyarakat luas, di seluruh wilayah perairan Nusantara Raya.
Di bawah Mapanji Gula-Kelapa (baca: merah-putih), Gajah Mada dengan tegas menetapkan ideologi bangsa yang sangat sakral dan mempunyai muatan falsafah yang sangat luar biasa dan terus up-to-date sampai hari ini, yaitu: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
Berdasarkan letak geografis, sejarah nenek-moyang bangsa Nusantara, ideologi dan falsafah Negara sebagai holy-spirit bagi setiap jiwa anak bangsa, Gajah Mada dengan tegas menetapkan konsep Negara Maritim yang sangat implementatif terhadap perkembangan bangsa besar ini.
Konsepsi Negara Maritim, sebagai warisan nenek-moyang terbukti mampu membawa bangsa ini selama seratus tujuh puluh tahun hidup tentram, damai, gemah ripah loh jinawi. Dan berwibawa di mata mancanegara.
Namun, keruntuhan Majapahit akibat perebutan kekuasaan antar kerabat yang sangat klise telah merubah konsepsi dasar falsafah bangsa besar ini menjadi bangsa yang tak lagi mampu menguasai perairan yang sangat luas sebagai kekayaan geografis yang dianugerahkan AllahSWT kepada bangsa ini sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, ketika migrasi besar-besaran terjadi di perairan Nusantara ini.
Demak, sebagai “penerus” Majapahit tak mampu mempertahankan konsepsi Negara Maritim sebagai warisan yang sangat mahal yang pernah dimiliki bangsa besar ini.
Setelah Selat Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511, secara tidak langsung bangsa besar yang pernah mengalami kewibawaan dan kemakmuran ini mulai terkubur dan hilang di percaturan politik benua ini.
Berturut-turut, bandar-bandar internasional yang pernah dimiliki Majapahit pada masa kejayaannya mulai berada di bawah kekuasaan bangsa barat.
VOC (1602-1798) dengan signifikan menguasai perairan Nusantara Raya ini. Apalagi setelah terjadi perjanjian Giyanti tahun 1755 antara pihak Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta yang isinya antara lain: diktum bahwa kedua raja keturunan Mataram itu, yang sudah dikendalikan oleh otoritas Belanda, menyerahkan perdagangan laut, hasil bumi dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda.
Sejak itu, nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia bergeser, yang semula bercirikan budaya maritim menjadi budaya terestrial. (DjokoPramono, Budaya Bahari, 2004).
Nusantara Raya mati suri selama lebih dari tiga setengah abad.
Kini, ketika kesadaran intelektual yang terinspirasi dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini muncul akibat luka sangat dalam oleh pisau tajam penjajahan, dalam bentuk apapun, membangkitkan semangat untuk merebut kembali hak kita atas tanah air warisan nenek-moyang yang pernah membuat bangsa ini berwibawa di mata dunia.
Itu hanya dapat terwujud apabila kita kembali menyadari pentingnya falsafah persatuan dan kesatuan menjadi ideologi dasar Negara ini yang tertulis di Kitab Sutasoma karya pujangga besar Rakawi Tantular, yaitu: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
Ideologi ini yang mengilhami Gajah Mada menetapkan konsepsi Negara Maritim yang secara politis terbukti sangat ampuh menjadi infrastruktur Negara Majapahit, Nusantara Raya, menjadi Negara maju di Asia Tenggara, lebih dari enam ratus tahun lalu.
oleh Renny Masmada
Sumpah Amukti Palapa yang sangat sakral, yang diucapkannya di paseban agung Majapahit pada tahun 1334 telah merubah sejarah bangsa besar ini menjadi bangsa yang mempunyai kekayaan budaya, peradaban dan semangat kesatuan yang sangat inheren.
Sejalan dengan filosofi dasar konsepsi persatuan bangsa, BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa, yang termaktub dalam kitab Sutasoma karya Rakawi Tantular, Gajah Mada terbukti mampu mempersatukan perbedaan dalam bentuk apapun di seluruh persada Nusantara yang sangat heterogen ini.
Semangat Bhayangkara yang melekat dalam dirinya telah membentuk Gajah Mada menjadi seorang tokoh sejarah yang tak lekang dimakan waktu.
Dalam abad ke empat belas, Majapahit merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara menggantikan kedudukan Mataram dan Sriwijaya. Dua negara yang berbeda cirinya. Yang pertama sebagai negara pertanian, sedang yang kedua negara maritim. Kedua ciri itu dimiliki oleh Majapahit.
Pada abad itu, timbulnya Majapahit di geopolitik Asia Tenggara yang sanggup mempersatukan seluruh perairan Nusantara Raya merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi.
Majapahit menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara yang ditakuti dan disegani negara-negara tetangganya di daratan Asia .
Kekuasaan Majapahit yang sangat luas saat itu terbagi dalam beberapa wilayah kekuasaan. Di Jawa ada sebelas Negara bawahan masing-masing diperintah oleh Raja/Ratu/Prabhu, dan lima propinsi yang disebut Amancanagara masing-masing diperintah oleh Juru Pengalasan atau Adipati.
Kesebelas Negara bawahan di tanah Jawa itu adalah: 1. Daha; 2. Wengker; 3. Matahun; 4. Lasem; 5. Pajang; 6.Paguhan; 7. Kahuripan; 8. Singasari; 9. Mataram; 10. Wirabhumi; 11. Pawanuhan. Semua pemegang kuasa di Negara bawahan adalah keluarga Raja Majapahit sesuai dengan Nagarakretagama pupuh VI/4 dan XII/6..
Kelima propinsi yang disebut Amancanagara disebut menurut mata angin yaitu utara, timur, selatan, barat dan pusat/tengah, masing-masing diperintah oleh seorang Mantri Amancanagara atau Juru Pengalasan atau Adipati yang bergelar Rakryan, seperti juga tertulis pada piagam Bendasari.
Pola pemerintahan seluruh Negara bawahan dan Amancanagara mengikuti pola pemerintahan pusat. Raja, Juru Pengalasan atau Adipati adalah pembesar yang memegang kuasa dan tanggungjawab Negara, namun pemerintahannya diserahkan kepada Patih.
Dalam Nagarakretagama pupuh X, para pembesar Negara dan para patih Negara bawahan atau Amancanagara apabila datang ke Majapahit, mengunjungi Kepatihan Amangkubumi untuk urusan pemerintahan. Apa yang dilaksanakan di pusat, dilaksanakan di daerah.
Dari patih perintah diteruskan ke Wadana, semacam pembesar distrik kemudian turun ke Akuwu sampai ke Buyut, kepala desa sebagai pimpinan wilayah paling rendah dalam struktur organisasi ketatanegaraan Majapahit.
Yang menarik, sebagai pusat pemerintahan, Majapahit menerapkan konsep otonomi yang sangat luas kepada semua Negara bawahan di sebrang lautan. Para Raja, Juru Pengalasan atau Adipati berdaulat penuh di negaranya masing-masing. Majapahit dalam hal ini tidak ikut campur dengan urusan daerah.
Kewajiban utama daerah bawahan adalah menyerahkan upeti tahunan dan menghadap Raja Majapahit pada waktu-waktu tertentu sebagai bukti kesetiaan pada Majapahit. Mengikuti rapat besar pada waktu-waktu tertentu.
Sedikitnya ada enam macam rapat yang pernah dilakukan. Antara lain: 1. Rapat Perayaan Palguna, 2. Sidang Tentara, 3.Rapat Perayaan Bubat, 4. Rapat Perayaan Caitra, 5. Rapat Paseban dan 6. Rapat Nusantara.
Dalam Nagarakretagama pupuh XVI/5 ditegaskan bahwa Majapahit melindungi seluruh Negara bawahan dan Amancanagara dengan memelihara Angkatan Laut (Jaladi Bala) yang sangat besar dan tangguh pada abad itu dan sangat ditakuti oleh Negara tetangga di Asia Tenggara.
Bahkan Cina sebagai Negara adikuasa di selatan Asia saat itu sangat menaruh perhatian terhadap pertumbuhan kekuasaan Majapahit yang begitu pesat. Sehingga pada tahun1416 melakukan show of force dengan mengirimkan 22 jung besarnya yang mengangkut tidak kurang dari dua puluh tujuh ribu prajurit Cina ke Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho..
Begitu luasnya wilayah kekuasaan Majapahit mengisyaratkan betapa kompleksnya persoalan yang setiap saat muncul di seluruh wilayah yang lebih luas lagi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
Sebagai perbandingan, luas geografis Indonesia saat ini yang membentang mulai dari 95?BB sampai dengan 141?BT dan diantara 60?LU dan 110?LS meliputi 7,9 juta km² wilayah perairan laut termasukZona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelilingi 81.000 km panjang pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada, dengan memiliki 17.508 pulau terbanyak nomor satu di dunia.
Terbukti, Majapahit yang lebih luas lagi dari Indonesia saat ini mampu bertahan sebagai Negara besar, agung, ditakuti dan disegani selama seratus tujuh puluh tahun.
Kestabilan keamanan dan politiksecara implisit mangandung muatan pemikiran yang mengacu pada pengakuan atas berhasilnya konsepsi Keamanan dan Pertahanan baik di dalam maupun luar negeri yang diterapkan oleh Majapahit (baca: Gajah Mada, sebagai konseptor hampirseluruh kebijakan di segala sektor) secara utuh dan terorganisir.
Konsep strategis sistem dan struktur organisasi keamanan dan pertahanan Majapahit terbukti mampu membawa Negara Agung ini menjadi Negara aman dan berdaulat yang memberikan peluang begitu luas terhadap pertumbuhan di segala sektor: ekonomi, politik, sosial, budaya dan keagamaan.
Memberikan garis struktur dan komando yang jelas terhadap job-description antara Angkatan Darat (Samatya Bala), Badan Intelijen (Sandi Bala), Angkatan Laut (Jaladi Bala) dan Bhayangkara (sebagai kesatuan bersenjata pengawal raja dan kerabatnya) pada saat itu ternyata telahmembuktikan adanya regulasi yang sangat brilian, intelektual dan responsif terhadap perkembangan kemajuan peradaban yang sustainable dan futuristik.
Sebagai contoh, dengan ditetapkannya Selat Malaka sebagai Bandar Internasional saat itu sebagai pintu gerbang transaksi perdagangan antara masyarakat Nusantara Raya dengan masyarakat luar seperti Cina, India, Timur Tengah, Campa, Kamboja dan lainnya.
Perairan Selat Malaka, yang begitu ramai dikunjungi para pedagang ke dalam dan ke luar perairan Nusantara Raya terbukti sangat aman dijaga oleh Jaladi Bala yang sangat ditakuti saat itu karena memiliki armada dan prajurit yang sangat tangguh di lautan.
Juga Samatya Bala sebagai kekuatan militer di daratan yang memiliki puluhan ribu prajurit tangguh dalam mengatur strategi tempur di daratan, dan Bhayangkara yang berfungsi sebagai Angkatan `Bersenjata’ yang memiliki garis tugas dan tanggungjawab sebagai pengawal masyarakat sipil di seluruh pelosok Nusantara.
Bersama-sama seluruh komponen Angkatan Bersenjata baik di darat dan lautan, para Dharmadhyaksa dan Upapati, Bhayangkara tegar berdiri dan berwibawa sebagai kekuatan yang selalu dekat di istana maupun di seluruh jiwa masyarakat luas, di seluruh wilayah perairan Nusantara Raya.
Di bawah Mapanji Gula-Kelapa (baca: merah-putih), Gajah Mada dengan tegas menetapkan ideologi bangsa yang sangat sakral dan mempunyai muatan falsafah yang sangat luar biasa dan terus up-to-date sampai hari ini, yaitu: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
Berdasarkan letak geografis, sejarah nenek-moyang bangsa Nusantara, ideologi dan falsafah Negara sebagai holy-spirit bagi setiap jiwa anak bangsa, Gajah Mada dengan tegas menetapkan konsep Negara Maritim yang sangat implementatif terhadap perkembangan bangsa besar ini.
Konsepsi Negara Maritim, sebagai warisan nenek-moyang terbukti mampu membawa bangsa ini selama seratus tujuh puluh tahun hidup tentram, damai, gemah ripah loh jinawi. Dan berwibawa di mata mancanegara.
Namun, keruntuhan Majapahit akibat perebutan kekuasaan antar kerabat yang sangat klise telah merubah konsepsi dasar falsafah bangsa besar ini menjadi bangsa yang tak lagi mampu menguasai perairan yang sangat luas sebagai kekayaan geografis yang dianugerahkan AllahSWT kepada bangsa ini sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, ketika migrasi besar-besaran terjadi di perairan Nusantara ini.
Demak, sebagai “penerus” Majapahit tak mampu mempertahankan konsepsi Negara Maritim sebagai warisan yang sangat mahal yang pernah dimiliki bangsa besar ini.
Setelah Selat Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511, secara tidak langsung bangsa besar yang pernah mengalami kewibawaan dan kemakmuran ini mulai terkubur dan hilang di percaturan politik benua ini.
Berturut-turut, bandar-bandar internasional yang pernah dimiliki Majapahit pada masa kejayaannya mulai berada di bawah kekuasaan bangsa barat.
VOC (1602-1798) dengan signifikan menguasai perairan Nusantara Raya ini. Apalagi setelah terjadi perjanjian Giyanti tahun 1755 antara pihak Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta yang isinya antara lain: diktum bahwa kedua raja keturunan Mataram itu, yang sudah dikendalikan oleh otoritas Belanda, menyerahkan perdagangan laut, hasil bumi dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda.
Sejak itu, nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia bergeser, yang semula bercirikan budaya maritim menjadi budaya terestrial. (DjokoPramono, Budaya Bahari, 2004).
Nusantara Raya mati suri selama lebih dari tiga setengah abad.
Kini, ketika kesadaran intelektual yang terinspirasi dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini muncul akibat luka sangat dalam oleh pisau tajam penjajahan, dalam bentuk apapun, membangkitkan semangat untuk merebut kembali hak kita atas tanah air warisan nenek-moyang yang pernah membuat bangsa ini berwibawa di mata dunia.
Itu hanya dapat terwujud apabila kita kembali menyadari pentingnya falsafah persatuan dan kesatuan menjadi ideologi dasar Negara ini yang tertulis di Kitab Sutasoma karya pujangga besar Rakawi Tantular, yaitu: Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
Ideologi ini yang mengilhami Gajah Mada menetapkan konsepsi Negara Maritim yang secara politis terbukti sangat ampuh menjadi infrastruktur Negara Majapahit, Nusantara Raya, menjadi Negara maju di Asia Tenggara, lebih dari enam ratus tahun lalu.
oleh Renny Masmada
0 Comments to "GAJAH MADA"